Proyek rehabilitasi saluran pematusan Jalan HOS Cokroaminoto, Kota Probolinggo, yang menelan anggaran Rp4.417.504.400,26 dari APBD 2026, menuai sorotan tajam dari masyarakat. Proyek yang dikerjakan CV Probolinggo Cemerlang dalam waktu 90 hari ini dinilai tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga diindikasi tidak memenuhi standar teknis.
Warga yang tergabung dalam MADAS SEDARAH Kota Probolinggo, melalui Ketua FLAYDI dan Sekretaris YOGEL, menyoroti sejumlah kejanggalan di lapangan. Mereka menilai proyek ini tidak dikelola dengan baik, mulai dari persiapan, pengawasan, hingga pengelolaan dampak sosial.
Salah satu poin paling krusial adalah dugaan kualitas pekerjaan yang di bawah standar. Warga melihat box culvert dipasang tidak tepat, bahkan terlihat menggantung atau tergenang di udara dengan dasar yang tidak rata. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran: jika saluran pematusan tidak dipasang dengan benar, dikhawatirkan fungsi penanganan air hujan tidak akan maksimal dan justru berisiko menimbulkan masalah baru di kemudian hari.
Selain itu, material timbunan yang digunakan disebut tidak sesuai spesifikasi. Tanah galian bercampur lumpur diklaim dipakai kembali sebagai urugan, padahal material tersebut seharusnya tidak memenuhi syarat untuk pekerjaan konstruksi jalan. Sambungan antar segmen box culvert juga disebut tidak lurus dan terdapat rongga, yang semakin memperkuat indikasi kurangnya pengawasan ketat di lapangan.
Tidak hanya soal kualitas teknis, proyek ini juga dinilai sangat merugikan warga sehari-hari. Sisa galian dan akar pohon menumpuk di sepanjang jalan, sehingga badan jalan menjadi sempit dan rawan kecelakaan. Penutupan jalan total tanpa sosialisasi yang matang membuat akses warga terhambat, terutama untuk kendaraan roda dua dan roda empat yang ingin melintas.
Dampak ekonomi juga terasa nyata bagi para pedagang dan PKL di sekitar lokasi. Omzet mereka dilaporkan turun hingga 80%, bahkan ada yang hanya bisa bertahan dengan sisa pendapatan 20% hingga 40% dari kondisi normal. Sayangnya, hingga saat ini belum ada solusi jelas dari pihak proyek terkait jalur alternatif maupun kompensasi sementara bagi pedagang yang terdampak.
Warga juga menyoroti perbedaan informasi yang diberikan sebelum proyek dimulai dengan realitas di lapangan. Sebelumnya, proyek diklaim hanya mencakup area sekitar 20 meter, namun di lapangan pekerjaan ternyata mencapai lebih dari 100 meter. Perbedaan ini menimbulkan persepsi buruk di kalangan warga, yang merasa tidak mendapatkan informasi yang jujur dan transparan.
MADAS SEDARAH kemudian meminta Dinas PUPR Kota Probolinggo untuk segera melakukan verifikasi teknis langsung ke lokasi. Mereka juga meminta penjelasan resmi mengenai perbedaan cakupan pekerjaan, pengaturan jalur alternatif, pengangkutan material sisa, mitigasi kerugian pedagang, serta mekanisme pengaduan warga yang jelas.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Dinas PUPR maupun pihak pelaksana proyek mengenai keluhan yang disampaikan warga. Warga berharap pemerintah tidak hanya melihat proyek ini dari sisi anggaran, tetapi juga memperhatikan kualitas konstruksi dan dampak nyata yang ditimbulkan terhadap masyarakat.(ABIE/ADIN)
Komentar