Pasuruan — Patriotmerahputih.com Kebijakan pemeringkatan kesejahteraan masyarakat melalui desil yang semestinya menjadi instrumen untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran justru mulai dipertanyakan. Aliansi Poros Tengah menilai, ketika data dan algoritma terlalu dominan sementara kondisi riil masyarakat tidak diverifikasi secara memadai, desil berpotensi berubah dari alat perlindungan sosial menjadi momok yang menakutkan bagi rakyat kecil. Aliansi Poros Tengah mempertanyakan: seberapa akurat algoritma tersebut membaca kehidupan nyata masyarakat? Sebab, di lapangan, persoalan tidak sesederhana angka yang muncul dalam sistem. Bukan hanya cerita tentang Pak Timbul, tukang becak di Malioboro, Yogyakarta, yang menjadi sorotan karena perubahan status desil keluarganya. Rumah yang dimiliki tidak otomatis berarti hidup sejahtera. Motor yang digunakan untuk bekerja tidak otomatis menunjukkan seseorang berada dalam kondisi ekonomi mapan. Demikian pula munculnya persoalan mahasiswa yang terancam kehilangan akses KIP Kuliah setelah perubahan pemeringkatan ekonomi keluarganya. Di berbagai daerah juga muncul keluhan masyarakat mengenai pekerja informal dan pekerja dengan penghasilan tidak tetap yang tercatat dalam kelompok desil tinggi. Bahkan, persoalan semakin menjadi tanda tanya ketika pekerja honorer atau dosen dengan penghasilan terbatas dapat terbaca sebagai kelompok ekonomi atas hanya karena atribut pekerjaan tertentu. DATA TIDAK BOLEH MENGALAHKAN KENYATAAN Menurut Aliansi Poros Tengah, persoalan terbesar bukan semata-mata keberadaan sistem digital atau algoritma. Yang menjadi masalah adalah ketika kategori administratif dianggap lebih benar daripada kenyataan hidup manusia. Apakah sistem benar-benar membaca penghasilan bersih? Apakah sistem menghitung utang keluarga? Apakah memperhitungkan jumlah anggota keluarga yang harus dinafkahi? Apakah melihat biaya pendidikan anak?...
