“Pekerja Naik Perancah Pakai Sandal Jepit. Kepsek: Anggaran 500 Juta Itu Kecil”
PASURUAN, Patriot Merah Putih NEWS ID – Dugaan pembiaran kembali terjadi. Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dengan dana APBN 2026 senilai Rp523.953.882 di UPT SDN Negeri Sladi, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan diduga dikerjakan asal jadi. P2SP selaku pelaksana proyek 90 hari kalender itu disorot karena mengabaikan standar mutu dan keselamatan kerja.
Hasil sidak dan investigasi dua insan pers di lokasi pada Kamis, 27 Agustus 2026, memergoki sejumlah pelanggaran fatal.
Di atas perancah, pekerja terlihat tidak memakai helm dan justru mengenakan sandal jepit. Tidak ada rambu K3, tidak ada APD. Di bawah, mesin molen tidak terlihat. Pengadukan semen dilakukan manual dengan adukan “loloh” yang tidak sesuai spek teknis.
“Ini membahayakan nyawa pekerja dan siswa. Masa iya kerja di ketinggian pakai sandal jepit. Kalau jatuh siapa yang tanggung jawab? Ini dana negara, bukan dana pribadi,” kecam awak media Patriot Merah Putih saat di lokasi.
Saat dikonfirmasi, Kepala Sekolah SDN Sladi, Pak Sholeh menemui awak media di mushola. Dengan nada datar ia membenarkan tidak adanya molen.
“Kenapa ngaduknya manual Pak? Campuran loloh begini tidak pakai mesin molen, apakah memang aturannya seperti itu? Padahal dengan molen hasilnya lebih maksimal,” desak awak media.
“Iya. Revitalisasi itu ada kecil, menengah, besar. Kalau di SDN Negeri Sladi Kejayan ini termasuk menengah. Anggaran 500 juta lebih itu termasuk kecil,” jawab Pak Sholeh.
Pernyataan “anggaran kecil” itu sontak membuat warga terkejut. Pasalnya nilai proyek menyentuh setengah milyar lebih.
Soal material, Kepsek mengakui memakai pasir lokal. Saat ditanya kecukupan dana, ia malah planga-plongo.
“Sebenarnya anggaran segitu cukup nggak? Ini saya susah jawab,” ucap Pak Sholeh lirih.
Lebih parah lagi, pengawasan proyek disebut hanya jalan di atas kertas.
“Pengawas seminggu sekali ke proyek. Kadang saya WA atau telpon ke pengawas, kurangnya di mana. Karena saya tidak bisa dan tidak di proyek terus,” jelas Pak Sholeh.
Warga Desa Sladi mengaku resah. Mereka takut bangunan cepat rusak dan membahayakan anak didik.
“Rp523 juta itu uang rakyat. Kami minta dikerjakan sesuai spek. Pakai APD, pakai molen, jangan asal tembok. Ini untuk anak-anak kami 20 tahun ke depan,” tegas Pak , wali murid dengan nada kecewa.
Hingga berita ini diturunkan, pihak P2SP dan konsultan pengawas belum bisa dimintai keterangan. Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan diharapkan segera turun dan melakukan evaluasi menyeluruh.
Reporter: Tim Patriot Merah Putih NEWS ID Kabupaten Pasuruan
Komentar