MALANG – Layanan publik di Samsat Talangagung, Kabupaten Malang, disorot tajam. Ketua Afiliasi Wartawan Probolinggo Raya (AWPR), Fahrul Mozza, meledak dan menyampaikan kekecewaan berat atas buruknya pelayanan yang diduga sarat pungutan liar (pungli) terorganisir.
Peristiwa itu dialami Fahrul Mozza sendiri pada Rabu (16/09/2026) siang saat hendak melakukan pembayaran pajak lima tahunan sepeda motor.
“Saya datang dengan prosedur yang benar. Cek fisik bantuan sudah saya urus dari Samsat Probolinggo Kota, KTP atas nama pemilik juga ada. Lengkap! Tapi sampai di Samsat Talangagung, malah dilempar untuk minta ACC ke KRI di Polres Malang,” kata Fahrul dengan nada tinggi.
Dihubungi Bungkam, Biro Jasa Malah Lancar
Sesampainya di Polres Malang, drama baru dimulai. Fahrul mengaku mencoba menghubungi sejumlah pejabat penanggung jawab pelayanan, namun nihil respon.
“Saya telepon KRI IPTU Putra, HP aktif tapi tidak diangkat. Saya WA juga tidak dibalas. Saya hubungi Kasat Lantas AKP Alif Chelvin juga sama, bungkam. Baur STNK Aiptu Eko juga no komen, tidak merespon sama sekali. Ini pejabat publik atau pejabat yang alergi dengan masyarakat?” kecam Fahrul.

Fahrul menilai ada skema busuk di balik sulitnya pelayanan mandiri tersebut.
“Yang bikin muak, biro jasa marak dan gampang semua. Tanpa KTP, tanpa cek fisik bantuan, tetap lolos! Karena ada biaya tertentu untuk ke dalam. Biaya siluman yang tidak masuk ke UPT Bapenda, tapi masuk kantong pribadi. Praktik ini berjalan mulus dan rapi,” bongkarnya.
Menurut Fahrul, informasi yang beredar di internal, praktik itu atas perintah atasan.
“Anak buah bilang ini perintah atasan, Kasat dan KRI. UPT Bapenda Samsat Malang Ibu Reni justru tidak ada wewenang untuk ACC ini. Jadi jelas siapa yang bermain,” tegasnya.
Ketua AWPR itu pun mendesak Polda Jatim bertindak.
“Saya minta Propam dan Paminal Polda Jatim segera turun ke lapangan, sidak! Mengecek kebenaran atas dugaan pungli terorganisir yang merugikan masyarakat wajib pajak ini. Jangan biarkan institusi Polri dicoreng oleh oknum,” pintanya.
Korban Lain: Wartawan Jember Bolak-Balik Dipersulit
Kekecewaan yang sama juga dirasakan wartawan media online Metro Soerya asal Jember, Angga. Ia harus pontang-panting Jember – Malang hanya untuk mengurus kehilangan STNK motor.
“Persyaratan lengkap saya bawa untuk urus STNK hilang, tapi tetap dipersulit. Sama seperti yang dialami Ketua AWPR. Bolak-balik Jember ke Samsat Malang Talangagung tidak ada kejelasan,” keluh Angga.
Angga menilai slogan Polri Presisi hanya isapan jempol di tingkat bawah.
“Polisi bukan melindungi, melainkan oknumnya yang mempersulit. Aturan dibikin ruwet hanya untuk memuluskan pungli. Kalau begini terus, masyarakat mana yang mau taat pajak?” pungkasnya kesal.(candra)



Komentar