SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintahan Daerah UMKM
Beranda » Blog » Diduga Belum Mengantongi Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Gaharu di Jrebeng Kidul Ditinjau Pemkot Probolinggo dan Ormas MADAS SEDARAH

Diduga Belum Mengantongi Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Gaharu di Jrebeng Kidul Ditinjau Pemkot Probolinggo dan Ormas MADAS SEDARAH

PROBOLINGGO – Pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Perizinan (DPMPTSP) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menggelar inspeksi mendadak (sidak) dan peninjauan langsung ke lokasi gudang sekaligus pabrik pengolahan kayu gaharu yang berada di wilayah Kelurahan Jrebeng Kidul, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo.

Peninjauan lapangan ini turut didampingi oleh ormas MADAS SEDARAH DPC Kota Probolinggo sebagai bentuk pengawasan partisipatif masyarakat. Langkah tegas ini diambil menyusul adanya laporan dari warga sekitar terkait aktivitas operasional pabrik yang diduga belum melengkapi perizinan resmi.

Di lokasi kegiatan, petugas menemukan sarana operasional pengolahan berupa tumpukan bahan baku kayu, mesin pembakaran/boiler, serta deretan instalasi tabung penyulingan ekstrak minyak gaharu. Perwakilan tim Pemkot Probolinggo langsung menemui pihak manajemen gudang guna meminta klarifikasi dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen perizinan berusaha.

“Setiap bentuk usaha yang beroperasi di wilayah hukum Kota Probolinggo wajib mengantongi perizinan yang sah dan lengkap dari pemerintah. Apabila tidak dapat menunjukkan dokumen izin operasional resmi, maka aktivitas pengolahan di pabrik ini untuk sementara tidak diperbolehkan beroperasi,” tegas perwakilan dari Dinas Perizinan di lokasi.

PEDULI KEMANUSIAAN, MADAS SEDARAH DPC JEMBER KERAHKAN AMBULANS JEMPUT WARGA SAKIT DI PAKUSARI

Sikap tegas senada disampaikan oleh pihak Satpol PP Kota Probolinggo. Pihaknya memberikan batas waktu (deadline) kepada pengelola pabrik untuk segera menyelesaikan dan menunjukkan kelengkapan berkas perizinannya.

“Kami memberikan toleransi waktu hingga hari Senin mendatang bagi pihak pengelola untuk melengkapi seluruh izin legalitas usaha dari pemerintah. Jika hingga tenggat waktu yang ditentukan dokumen tersebut tidak dapat dipenuhi, mohon maaf gudang dan pabrik pengolahan gaharu ini akan langsung kami lakukan penyegelan dan penutupan sementara,” ujar perwakilan Satpol PP Kota Probolinggo.

Sementara itu, Ketua MADAS SEDARAH DPC Kota Probolinggo yang hadir langsung bersama Sekjen Yoga Ari Busono beserta jajaran pengurus, mengimbau agar pihak pengelola kooperatif dan patuh terhadap regulasi yang berlaku.

“Kami berharap jika ada kendala administratif atau teknis, dapat dikoordinasikan dengan baik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pelaku usaha wajib menghormati peraturan daerah setempat. Legalitas usaha sangat penting karena operasional tanpa izin resmi memiliki konsekuensi hukum berupa sanksi administratif hingga sanksi pidana,” tutur pihak MADAS SEDARAH.

Secara hukum, pengoperasian pabrik atau industri tanpa mengantongi izin usaha resmi dan persetujuan lingkungan dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

Polri Tangani 207 Kasus TPPO, Amankan 238 Tersangka dan Selamatkan 510 Korban dalam Sepekan

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Sektor Perizinan Berusaha dan Lingkungan):

Sanksi Administratif: Setiap kegiatan usaha yang mengabaikan Perizinan Berusaha dan Persetujuan Lingkungan dapat dikenai sanksi berupa teguran tertulis, denda administratif, pembekuan kegiatan usaha, hingga penutupan/pembekuan izin kegiatan.

  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

Pasal 109: “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan/persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

  1. Peraturan Daerah (Perda) Kota Probolinggo tentang Ketertiban Umum dan Perizinan Usaha:

Menegaskan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak Perda untuk melakukan tindakan penghentian sementara kegiatan operasional hingga penyegelan (pemasangan garis Satpol PP) terhadap tempat usaha yang tidak memiliki izin operasional resmi.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagikan

× Advertisement
× Advertisement