NGULING, PASURUAN – Pemerintah Desa Nguling, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan menggelar pertemuan penting terkait pembaruan dan penataan pengajuan bantuan sosial PKH, BLT, dan bansos lainnya, Kamis (22/10/2026) pagi di Pendopo Kantor Kepala Desa Nguling, Jl. Kabupaten No.05.
Pertemuan yang dihadiri pendamping desa, seluruh Ketua RT dan RW se-Desa Nguling tersebut berlangsung lancar dan penuh antusias. Fokus utama adalah pendataan ulang warga miskin, miskin ekstrim, agar bansos tidak salah sasaran.
Kepala Desa Nguling, * Edy Suyitno*, menegaskan bahwa penataan ini merupakan tindak lanjut perintah langsung dari Kementerian Sosial RI, Gus Ipul (Saifullah Yusuf).

Dalam sambutannya di hadapan warga dan RT/RW, Kades Edy Suyitno menjelaskan tentang sistem Desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Ini kita laksanakan sesuai perintah dari Kementerian Sosial, Gus Ipul. Namun betul-betul bantuan sosial itu harus untuk orang yang tidak mampu. Semua itu yang tahu keadaan masyarakat adalah RT/RW. Makanya kita adakan pendataan ulang agar tepat sasaran,” tegas Kades Edy Suyitno kepada PATRIOT MERAH PUTIH NEWS ID.
Kades yang sudah menjabat dua periode ini menjelaskan secara rinci soal Desil:
“Desil 1 sampai Desil 4 itu yang betul-betul berhak mendapat bantuan, miskin dan miskin ekstrim. Kalau Desil 5 sampai Desil 10 itu sudah masuk kategori mampu, tidak dapat bantuan. Ini yang perlu didata ulang, jangan sampai yang mampu dapat, yang tidak mampu malah tidak dapat,” jelasnya.
Kades Edy Suyitno menambahkan, peran RT/RW sangat vital karena merekalah yang paling tahu kondisi real warganya.
“Saya minta RT/RW jujur dalam mendata. Jangan karena saudara, teman, lalu diloloskan padahal mampu. Kasihan yang betul-betul miskin. Saya menjabat di Desa Nguling sudah dua periode, kurang satu kali lagi. Saya ingin akhir jabatan saya ini, bansos di Nguling benar-benar berkeadilan,” tambahnya.
Salah satu Ketua RT yang hadir menyambut baik langkah tersebut.
“Kami sebagai RT sangat setuju pendataan ulang ini Pak Kades. Memang selama ini banyak warga protes, yang punya mobil masih dapat PKH. Dengan pendataan baru ini, kami siap mendata ulang warga kami secara jujur di lapangan,” ujar salah satu Ketua RT.
Sementara itu, Pendamping Desa Nguling juga menekankan pentingnya validasi data berbasis lapangan, bukan hanya data lama.
Pantauan awak media di lokasi, pertemuan berjalan dengan tertib, aman dan lancar hingga selesai. Warga penerima manfaat yang hadir terlihat antusias mengikuti penjelasan dari Kepala Desa.
Reporter: ABU
Nguling, Pasuruan – 22 Oktober 2026 | PATRIOTMERAHPUTIHNEWS ID



Komentar