PASURUAN – Proyek Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Desa Patuguran, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, semakin disorot tajam. Proyek yang dibiayai uang rakyat itu diduga dikerjakan asal jadi, tanpa mandor, tanpa pengawas, bahkan tanpa pemberitahuan ke pemerintah desa setempat.
Hasil sidak awak media Patriot Merah Putih NEWS id bersama LSM TampEra pada Jum’at (6/11/2026) pagi, menemukan banyak kejanggalan di lapangan. Saat tim tiba di lokasi, mandor tidak ada, pengawas juga tidak ada. Pekerja dibiarkan bekerja sendiri tanpa ada yang mengarahkan dan bertanggung jawab atas kualitas pekerjaan.

“Kami sidak ke lokasi, mandor tidak ada, pengawas tidak ada. Ini proyek pemerintah, bukan proyek main-main. Kok bisa dibiarkan jalan sendiri tanpa pengawasan?” tegas salah satu awak media di lokasi.
CAMPURAN LOLOH, TAKARAN HANYA PERKIRAAN
Temuan paling serius ada pada campuran adukan. Campuran semen dan pasir diduga tidak sesuai takaran teknis / spek. Takarannya hanya pakai perkiraan saja, bukan pakai takaran standar yang seharusnya digunakan untuk konstruksi penahan tanah.
Salah satu tukang yang ditemui di lokasi pun mengaku apa adanya kepada tim media.
“Campurannya loloh saja, Mas. Takarannya ya perkiraan saja. Mandornya jarang ke sini, jadi kami kerja seadanya,” ujar tukang tersebut kepada Patriot Merah Putih NEWS id.
Pengakuan itu diperkuat dengan kondisi pasangan batu di lapangan. Pasangan batu terlihat tidak rapi, celah antar batu tidak padat, dan adukan tidak merata. Jika kondisi ini dibiarkan, kekuatan TPT diragukan bisa menahan tekanan tanah dan air, terutama saat musim hujan datang.

“Pasangan batu asal jadi, Mas. Kalau begini, sebentar saja bisa jebol. Yang rugi ya masyarakat,” tambah tukang lainnya.
KASUN GERAM: DESA TIDAK PERNAH DIBERITAHU!
Kegeraman semakin memuncak saat dua insan pers melaporkan temuan di lapangan kepada pemerintah desa. Bang Ali, selaku Kasun Desa Patuguran, mengaku geram saat menerima laporan tersebut. Ia menegaskan, pekerjaan proyek harus sesuai spek, tidak boleh dikerjakan asal jadi.
Menurut Bang Ali, banyak pemborong yang bekerja tanpa dikawal, tanpa pengawasan, dan tanpa koordinasi dengan desa. Padahal, proyek itu berdiri di atas tanah wilayahnya, dan yang akan menanggung akibatnya jika TPT jebol adalah warga desanya sendiri.
“Saya geram mendengar laporan dari rekan-rekan media. Pekerjaan proyek ini harus sesuai spek! Jangan dikerjakan asal jadi. Banyak pemborong sekarang kerjanya tanpa dikawal, mandornya tidak ada, pengawasnya tidak ada. Ini yang bikin kualitas bangunan hancur,” tegas Bang Ali kepada Patriot Merah Putih NEWS id.
Yang lebih mengejutkan, Bang Ali mengaku pemerintah Desa Patuguran tidak pernah diberitahu sama sekali soal adanya proyek tersebut.
“Terus terang, kami dari pemerintah Desa Patuguran tidak pernah ada pemberitahuan soal proyek ini. Tiba-tiba sudah ada orang kerja saja. Seharusnya kan ada pemberitahuan dulu ke desa, ada koordinasi, ada sosialisasi. Ini tidak ada sama sekali. Kami ini dianggap apa?” ujar Bang Ali dengan nada geram.
Ia menegaskan, jika sejak awal ada pemberitahuan, pihak desa bisa ikut mengawasi dan mengingatkan agar pekerjaan tidak asal-asalan.
“Kalau desa diberitahu, kami bisa ikut mengawasi. Kami bisa bantu ingatkan tukangnya. Lah ini kami tidak tahu apa-apa, tiba-tiba proyek sudah jalan dengan kondisi seperti ini. Wajar kalau kami kecewa,” tambahnya.
LSM TampEra BERSURAT KE DINAS
Melihat kondisi tersebut, LSM TampEra tidak tinggal diam. LSM TampEra menyatakan akan segera bersurat resmi ke dinas terkait, yakni Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan, agar proyek tersebut tidak dikerjakan asal jadi.(Tim)



Komentar