
PROBOLINGGO — Keresahan mendalam menyelimuti warga Dusun Gunung Damai, RT 002/RW 006, Desa Tigasan Wetan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo. Sudah tiga periode masa jabatan / 12 tahun Kepala Desa Moh.Hasan, akses jalan utama di wilayah tersebut luput dari sentuhan pembangunan maupun alokasi anggaran resmi pemerintah desa.
Akibat minimnya kehadiran negara dalam wujud pembangunan infrastruktur dasar, warga akhirnya mengambil langkah mandiri.
Mereka terpaksa merogoh kocek pribadi dan menggalang iuran sukarela demi memperbaiki jalan yang rusak parah demi kelancaran mobilitas sehari-hari.
Namun, gerakan swadaya masyarakat ini tidak serta-merta menghilangkan kewajiban konstitusional dan administratif pemerintah.
Sebaliknya, inisiatif mandiri tersebut menjadi tamparan keras sekaligus bukti nyata atas mandulnya fungsi pelayanan publik serta tidak adanya pergerakan konkret dari Kepala Desa Moh.Hasan selama 12 tahun memimpin.
Berdasarkan keterangan warga setempat, berbagai upaya pengaduan dan permohonan perbaikan telah disampaikan secara berkala kepada pihak desa maupun instansi terkait di Kabupaten Probolinggo.
Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, seluruh aduan tersebut berbuah nihil tanpa adanya penindakan atau realisasi anggaran yang jelas.
Kewajiban pemerintah tidak akan pernah hilang hanya karena warga melakukan swadaya.

Aksi urunan dana dan tenaga ini justru menjadi bukti telak bahwa selama ini tidak ada penanganan resmi dari Bapak Kades Moh.Hasan, padahal kerusakan jalan sudah berada di depan mata dan menghambat hajat hidup orang banyak,” ujar salah satu perwakilan warga dengan nada kecewa.
Warga menegaskan bahwa kemampuan finansial masyarakat melalui swadaya sangat terbatas dan tidak akan mampu menyelesaikan persoalan infrastruktur secara menyeluruh.
Perbaikan darurat yang dilakukan secara swadaya tanpa sokongan anggaran resmi pemerintah desa hanya bersifat sementara dan rentan rusak kembali.Lamanya masa jabatan yang diemban oleh Kepala Desa Moh.
Hasan yakni hingga tiga periodeseharusnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di seluruh dusun.
Faktanya, ketimpangan pembangunan di Dusun Gunung Damai mengindikasikan perlunya evaluasi menyeluruh dari Inspektorat Daerah serta Pemerintah Kabupaten Probolinggo terhadap tata kelola pemerintahan di Desa Tigasan Wetan.
Masyarakat Dusun Gunung Damai kini mendesak agar Bupati Probolinggo dan dinas teknis terkait tidak tinggal diam.
Pemerintah kabupaten didesak segera turun tangan melakukan inspeksi mendadak (sidak), mengaudit penggunaan anggaran desa, serta memberikan teguran keras kepada Kepala Desa Moh. Hasan agar segera menuntaskan persoalan infrastruktur yang telah lama diabaikan ini.
Negara, melalui perangkat pemerintahannya di tingkat desa, memiliki mandat penuh untuk hadir melayani rakyat, bukan membiarkan warga berjuang sendiri di atas tanah kelahiran mereka sendiri.
Catatan Redaksi: Tim redaksi akan terus memantau perkembangan kasus ini serta berupaya melakukan konfirmasi lanjutan kepada Kepala Desa Tigasan Wetan Moh.Hasan dan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.(Samsul)



Komentar