Pasuruan — Patriotmerahputih.com Kebijakan pemeringkatan kesejahteraan masyarakat melalui desil yang semestinya menjadi instrumen untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran justru mulai dipertanyakan. Aliansi Poros Tengah menilai, ketika data dan algoritma terlalu dominan sementara kondisi riil masyarakat tidak diverifikasi secara memadai, desil berpotensi berubah dari alat perlindungan sosial menjadi momok yang menakutkan bagi rakyat kecil.
Aliansi Poros Tengah mempertanyakan: seberapa akurat algoritma tersebut membaca kehidupan nyata masyarakat?
Sebab, di lapangan, persoalan tidak sesederhana angka yang muncul dalam sistem.
Bukan hanya cerita tentang Pak Timbul, tukang becak di Malioboro, Yogyakarta, yang menjadi sorotan karena perubahan status desil keluarganya. Rumah yang dimiliki tidak otomatis berarti hidup sejahtera. Motor yang digunakan untuk bekerja tidak otomatis menunjukkan seseorang berada dalam kondisi ekonomi mapan.
Demikian pula munculnya persoalan mahasiswa yang terancam kehilangan akses KIP Kuliah setelah perubahan pemeringkatan ekonomi keluarganya. Di berbagai daerah juga muncul keluhan masyarakat mengenai pekerja informal dan pekerja dengan penghasilan tidak tetap yang tercatat dalam kelompok desil tinggi.
Bahkan, persoalan semakin menjadi tanda tanya ketika pekerja honorer atau dosen dengan penghasilan terbatas dapat terbaca sebagai kelompok ekonomi atas hanya karena atribut pekerjaan tertentu.
DATA TIDAK BOLEH MENGALAHKAN KENYATAAN
Menurut Aliansi Poros Tengah, persoalan terbesar bukan semata-mata keberadaan sistem digital atau algoritma.
Yang menjadi masalah adalah ketika kategori administratif dianggap lebih benar daripada kenyataan hidup manusia.
Apakah sistem benar-benar membaca penghasilan bersih?
Apakah sistem menghitung utang keluarga?
Apakah memperhitungkan jumlah anggota keluarga yang harus dinafkahi?
Apakah melihat biaya pendidikan anak?
Apakah mempertimbangkan biaya kesehatan?
Apakah memahami bahwa sebuah rumah bisa saja merupakan rumah warisan yang dihuni banyak anggota keluarga?
Dan apakah kendaraan bermotor yang dimiliki masyarakat miskin dipahami sebagai alat produksi untuk mencari nafkah, bukan sebagai simbol kemewahan?
Jika berbagai faktor tersebut tidak terbaca secara utuh, maka pertanyaan besarnya adalah:
Apakah negara sedang mengukur kesejahteraan rakyat, atau sekadar mengukur data tentang rakyat?
“JANGAN SAMPAI DESIL MENJADI MESIN PENGUSIR RAKYAT DARI BANSOS”
Aliansi Poros Tengah menilai, sistem pemeringkatan seharusnya bersifat dinamis dan terbuka terhadap koreksi.
Yang justru harus dihindari adalah munculnya kesan bahwa perubahan desil hanya bergerak satu arah: masyarakat semakin mudah dilempar ke desil atas, tetapi ketika kondisi ekonominya memburuk, proses untuk kembali ke kelompok penerima bantuan terasa panjang dan berbelit.
Jika kesalahan data terjadi, masyarakat yang paling terdampak justru mereka yang memiliki kemampuan paling terbatas untuk menghadapi birokrasi.
Masyarakat kemudian dipaksa melakukan sanggahan, melengkapi dokumen, menunggu proses verifikasi dan berharap sistem memperbaiki status mereka.
Di titik inilah muncul kritik yang sangat serius:
Apakah rakyat miskin harus terlebih dahulu membuktikan kemiskinannya agar negara percaya bahwa mereka memang miskin?
Jangan sampai kemiskinan akhirnya berubah menjadi persoalan administratif.
ANGKA KEMISKINAN TURUN, TAPI APAKAH KEHIDUPAN RAKYAT MEMBAIK?
Aliansi Poros Tengah juga mengingatkan agar perubahan statistik tidak dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan(Candra)
Komentar